PERMASALAHAN PERTANAHAN BAIK DI IBUKOTA PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA, HARUS MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH

PERMASALAHAN PERTANAHAN BAIK DI IBUKOTA PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA, HARUS MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH

Jakarta, hukuminvestigasinews.com
Persoalan Permasalahan Tanah Baik itu di Wilayah Ibukota Provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia harus mendapat Skala Prioritas Dari Pihak Pemerintah, terutama pihak Kantor Kanwil dan Kantor Pertanahan yang ada.

Pasalnya adalah dimungkinkan masih tingginya di sektor aduan Masyarakat terhadap persoalan dan kasus tanah yang terjadi di kalangan Masyarakat, diantaranya Terdapat Tumpang tindih kepemilikan, sertifikat Ganda, sertifikat tidak terdaftar dengan warkah data yang valid di kantor pertanahan, maupun ulah oknum dan para mafia tanah yang memanipulasi data ditingkat Desa/Kelurahan serta Kantor Pertanahan, hal ini seringkali terjadi dan dikabarkan adanya persoalan sengketa tanah yang dikatakan sudah bertahun tahun namun belum juga dapat terselesaikan dengan baik.

Disisi lain banyak persoalan perolehan hak dasar tanah yang tidak jelas serta melanggar aturan hukum, semisal tanah milik adat yang dipalsukan, Baik Itu Kohir, Leter C, Peta Blok desa Peta Rincik dan lain-lain sebagainya, sehingga bila para Pihak Baik itu Notaris PPAT, maupun Pihak Kantor Pertanahan kurang Teliti dan dapat dikatakan kurang Jeli dalam hal melakukan Penelitian Observasi terhadap Obyek Tanah tersebut, tentunya hal ini juga dimungkinkan nisa berakibat Fatal untuk di kemudian hari.

Temuan kasus seperti inilah yang banyak di temukan di lapangan, Karena tergiur Oleh para Cukong mafia Tanah yang memiliki Dana besar yang tentunya dengan menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya Warga Masyarakat-lah yang menjadi korban.

Disisi lain banyak pula ditemukan persoalan perihal keteledoran beberapa oknum Pejabat Pertanahan yang main asal Menanda-tangani, serta memberikan SK Tanah secara tidak Profesional dan dimungkinkan melanggar kewenangan Jabatannya, sehingga bisa menimbulkan persoalan-persoalan di belakang hari, dan mungkin bisa berlarut larut.

Hal tersebut dimungkinkan tanpa disadari Pihak BPN atau Kantor Pertanahan bisa terjebak Oleh para Oknum dan Mafia Tanah yang menerbitkan Buku Sertifikat Tanah tersebut.

Belum Lagi persoalan Para Pengusaha Yang rugikan Warga masyarakat yang belum melunasi Pembayaran pelunasan Ganti Rugi hak atas kepemilikan namun di sisi lain telah Membuat SHM dengan permainan di belakang layar.

Namun dikabarkan kini Presiden telah tegas dan keras terhadap Persoalan Tanah, hal itu dibuktikan dengan Banyaknya SHGB yang tidak bisa diperpanjang lagi serta dikembalikan kepada Pihak Pemerintah maupun Badan juga kepada Masyarakat yang memang memiliki Hak dasar tanah yang baik dan benar, di samping Program PTSL yang memang Gratis diperuntukan Masyarakat sekitar.

Dan dengan Adanya Satgas Mafia Tanah Yang Di Bentuk Oleh Pihak Pemerintah Terutama dalam hal Pengawasan Administrasi Pertanahan serta Ruang Pengaduan untuk Masyarakat diharapkan Akan Membuat Jera Para Oknum Aparatur di Bidang Pertanahan, serta dimungkinkan bisa mempersempit ruang Gerak Mafia Tanah.

penulis BWS/AWDI./08/2022.

(Badrun S – bekasi)

Red.(ab)